Jelantah sebagai Bahan Baku Minyak Tanah Nabati Murah

Rencana pemerintah untuk mengurangi subsidi energi benar-benar direalisasikan secara sungguh-sungguh di lapangan. Bahkan pada tahun 2009, ketercapaian target konversi energi tersebut berhasil mencapai 100%. Pemerintah tampak gencar melakukan konversi energi minyak tanah menjadi LPG dengan membagi-bagikan kompor gas gratis kepada penduduk. Selain itu, pemerintah juga menyediakan tabung gas LPG berkapasitas 3 kg agar mudah terjangkau oleh masyarakat golongan ekonomi kecil. Pemerintah berharap dengan adanya investasi awal sebesar Rp 15 triliun mampu mengurangi subsidi minyak tanah hingga Rp 12 triliun (Tempo, 2007). Sementara itu, keuntungan yang akan diterima pemerintah melalui usaha konversi energi tersebut dapat mencapai Rp 20,12 triliun seperti yang diungkapkan oleh Hendri Edianto (Direktur Riset Energi dan Manajemen Indonesia, 2007).

Seharusnya, konsep pemerintah mengenai tersebut diharapkan dapat pula menguntungkan masyarakat dengan adanya penghematan hingga Rp 25 ribu perbulan dibandingkan menggunakan minyak tanah (Widodo dan Suwardi, 2007). Namun demikian, dalam pelaksanaannya masyarakat miskin merasa terbebani. Bila menggunakan minyak tanah, mereka dapat membeli hanya 0,5 liter sedangkan bila membeli tabung LPG harus satu tabung utuh. Lagipula menurut mereka, tabung LPG hanya terbatas penggunaannya untuk keperluan memasak. Bila hanya sebatas itu, hal tersebut masih dapat digantikan dengan penggunaan biomassa yang banyak terdapat di desa. Sementara itu, pompa air dan lampu minyak yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat desa tidak mampu tergantikan oleh gas LPG. Dengan demikian, kondisi saat ini belum cukup sesuai untuk pelaksanaan konversi energi. Hal itu kecuali pemerintah sanggup pula untuk menyediakan sistem irigasi tanpa pompa air dan juga mendistribusikan listrik secara merata agar tidak lagi diperlukan lampu minyak.

Ketersediaan minyak tanah saat ini memang menjadi kendala yang cukup serius bagi penggunanya. Namun demikian, hal itu dapat diatasi dengan menyediakan sendiri minyak tanah berbahan baku jelantah. Jelantah dapat diperoleh dengan mudah dan murah.

Umumnya, jelantah diolah kembali menjadi minyak curah dan dipasarkan secara umum. Hal itu jelas tidak estetis karena minyak curah jelantah berbahaya bagi kesehatan. Peningkatan nilai jelantah lebih baik dilakukan melalui pengolahan menjadi minyak tanah nabati (biooil). Sebanyak 7% jelantah yang dicampurkan dengan 2% etanol dan 1% surfaktan dapat menghasilkan bahan bakar setara minyak tanah. Konsep tersebut mulai diteliti dan dikembangkan oleh Prayoga S yang merupakan dosen IPB.  Menurut perhitungan finansial, biaya produksi minyak tanah berbahan baku jelantah cukup minimalis yaitu sekitar Rp 1650,00/liter.

Prospek pengembangan minyak tanah berbahan baku jelantah tersebut diharapkan dapat diaplikasikan secara mudah oleh masyarakat. Pembuatannya hanya sekedar mencampurkan ketiga bahan dengan biaya yang murah.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Reduksi dan Konversi Pertanian Tembakau melalui Regulasi tentang Rokok sebagai Upaya Mendukung Sektor Ekonomi Pertanian Nasional

  1. A. Prospek Ekonomi Tembakau dan Industri Rokok di Indonesia

Pada pemberitaan Metro Siang (Rabu, 29/9/2010), diungkapkan bahwa ribuan petani yang tergabung dalam aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) menggelar aksi damai di Surabaya dan Jakarta. Selain untuk memperingati hari petani tembakau Asia, pawai tersebut juga menggelar aksi protes terhadap rekomendasi WHO tentang pelarangan  penggunaan bahan selain tembakau dalam rokok. Adanya butir-butir rekomendasi yang dimuat didalam Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dikhawatirkan akan mengancam kelestarian industri kretek nasional yang selama ini dianggap sebagai warisan budaya. Ancaman terhadap rokok kretek tersebut secara tidak langsung dianggap akan berdampak negatif. Beberapa pihak bersikeras menganggap bahwa industri rokok hingga kini masih bernilai ratusan triliun rupiah yang cukup memberikan kontribusi besar bagi pendapatan negara (BBC Indonesia, 24/5/2010).

Kontribusi yang dimaksud adalah adanya perkembangan rokok nasional dapat menambah pendapatan negara dengan total cukai yang semakin meningkat setiap tahunnya. Tabel 1 menunjukkan perkembangan cukai tembakau di Indonesia tahun 2000-2008.

Tabel 1. Perkembangan Cukai Tembakau di Indonesia, 2000-2008

Tahun Cukai Rokok (triliun rupiah)
2000 11,11
2001 17,1
2002 22,8
2003 25,8
2004 28,6
2005 33,3
2006 37,8
2007 44,7
2008 47,0

Sumber: Tahun 2000-2004 :Laporan Tahunan Bank Indonesia, 2008

Perkiraan cukai tembakau 98,2% dari total cukai

Tahun 2005-2008  : RAPBN Tahun 2009, Dep. Keuangan Tahun 2008

Kontribusi utama industri tembakau dalam perekonomian nasional selama ini memang sangat menonjol dalam hal sumber penerimaan cukai, sedangkan perannya dalam devisa negara relatif kecil. Meskipun nilai ekspor tembakau mengalami peningkatan setiap tahunnya, nilai impor tembakau justru selalu lebih besar dibandingkan nilai ekspor setiap tahun. Bahkan, nilai perbandingan impor terhadap ekspor menunjukkan nilai deviasi yang semakin meningkat pada rentang tahun 2000-2008. Pada Tabel 2 ditunjukkan nilai ekspor-impor tembakau tahun 2000-2008.

Tabel 2. Perkembangan Ekspor-Impor Tembakau di Indonesia, 2000-2008

Tahun Ekspor Impor
Volume (ton) Nilai (000 US$) Volume (ton) Nilai (000 US$)
2000 35,96 71,29 34,25 114,83
2001 43,03 91,40 44,35 139,61
2002 42,69 76,68 33,29 105,95
2003 40,64 62,87 29,58 95,19
2004 46,46 90,62 35,18 120,85
2005 53,73 117,43 48,14 179,20
2006 53,73 107,79 54,51 189,92
2007 46,83 124,42 69,74 267,08
2008 50,27 133,19 77,30 330,51

Sumber   : Ditjen Perkebunan, 2010

Perbedaan pendapat mengenai arti penting tembakau dalam kontribusinya terhadap sumber perekonomian nasional disebabkan oleh adanya dua sudut pandang berlainan yang digunakan dalam hal tersebut. Prospek pertanian tembakau bila ditinjau secara nasional tidaklah memberi kontribusi yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan para petani. Namun demikian, tembakau memiliki nilai ekonomi yang tinggi bila diolah lebih lanjut menjadi rokok sebagai produk agroindustri dengan adanya data penerimaan cukai yang sangat potensial. Kedua tinjauan tersebut menunjukkan bahwa pertanian tembakau di Indonesia justru tidak mampu membantu menciptakan kesejahteraan ekonomi pertanian nasional. Sebaliknya, upaya mempertahankan tembakau sebagai salah satu komoditi perkebunan Indonesia justru akan memperbesar kesenjangan para petani tembakau dan industri-industri rokok yang berkembang di tanah air. Berikut ini disajikan data mengenai kontribusi sektor tembakau, cengkeh, dan industri rokok terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2005 yang disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Kontribusi Sektor Tembakau, Cengkeh, dan Industri Rokok terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, 2005

Sektor Nilai

(jutaan Rp)

Persentase (%)
Thd Total PDB Thd Total Agroindustri Thd Agribisnis Rokok
Tembakau 1.043.243 0,03 0,31 2,18
Cengkeh 1.920.290 0,07 0,57 4,02
Industri rokok 44.783.773 1,56 13,33 93,80
Agribisnis rokok 47.747.306 1,66 14,21 100,00
Total Agroindustri 335.850.665 11,67 100,00
Total PDB (2005) 2.876.891.630 100,00

Sumber: Rachmat, 2010

Berdasarkan hasil analisa Input-Output tahun 2005 industri tembakau memberikan kontribusi sebesar 1,66% terhadap total PDB nasional yang didominasi oleh industri rokok. Sementara itu, sektor bahan baku tembakau dan cengkeh hanya memberikan kontribusi sebesar 0,036% dan 0,067%. Dengan demikian, jelas bahwa pertanian tembakau sangat bergantung pada industri rokok dalam memberikan kontribusi bagi negara. Sementara itu, peran bahan baku primer tembakau dan cengkeh terhadap total perkebunan dan pertanian relatif kecil. Nilai produksi usahatani tembakau dan cengkeh terhadap nilai produk perkebunan masing-masing sebesar 1,54% dan 2,83%, sementara terhadap nilai produk pertanian masing-masing hanya 0,27% dan 0,49% (Tabel 4). Kondisi tersebut seiring dengan luas areal lahan tembakau yang semakin sempit seperti ditunjukkan pada Tabel 5.

Tabel 4. Kontribusi Tembakau dan Cengkeh terhadap Sub Sektor Perkebunan dan Sektor Pertanian di Indonesia, 2005

Sektor Nilai

(jutaan Rp)

Persentase (%)
Thd Sektor Perkebunan Thd Total Pertanian
Tembakau 1.043.243 1,54 0,27
Cengkeh 1.920.290 2,83 0,49
Perkebunan 67.736.887 100,00 17,29
Pertanian 391.782.680 100,00

Sumber: Santoso et al., 2009 Berdasarkan data Tabel I-O Tahun 2005

Tabel 5. Luas Areal dan Produksi Tembakau di Indonesia

Tahun Luas Areal (ha) Produksi (ton)
2000 239,737 204,329
2001 260,738 199,103
2002 256,081 192,082
2003 256,801 200,875
2004 200,973 165,108
2005 198, 212 153,470
2006 172,234 146,265
2007 198,054 164,851
2008 196,627 339,417

Sumber: Ditjen Perkebunan, 2010

Pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa terdapat penurunan luas areal lahan tembakau selama kurun waktu tahun 2000-2008 kecuali tahun 2001 dan 2007 yang mengalami peningkatan luasan area lahan tanam tembakau. Sementara itu, selain tahun tersebut terdapat penurunan luasan areal tembakau. Oleh karena itu, daya serap tenaga kerja, khususnya para petani penggarap pun relatif kecil. Jumlah petani yang terlibat dalam usaha tani tembakau pada tahun 2007 hanya 554,5 ribu rumah tangga petani. Hal tersebut berarti sekitar 8% dibandingkan dengan rumah tangga petani pekebun yang berjumlah 6880 ribu rumah tangga. Dapat pula disebutkan sekitar 2,1% dari total rumah tangga pertanian yang sebesar 25.579 ribu rumah tangga (BPS, 2008).

Data yang ditunjukkan pada Tabel 5 mengenai fakta semakin minimnya luasan areal tembakau dan sumber daya manusia (SDM) yang juga terbatas tetap mampu menghasilkan produksi panen tembakau yang cenderung meningkat selama dua tahun terakhir. Bahkan, pada tahun 2008 terdapat lonjakan produktivitas yang sangat tinggi meskipun luasan areal perkebunan tembakau mengalami penurunan. Sekilas tampak bahwa hal tersebut menguntungkan petani karena adanya kelimpahan hasil panen. Padahal peningkatan produksi pertanian tersebut merupakan akibat skema kerja sama (partnership) antara para petani tembakau dan industri rokok besar. Perusahaan rokok menyediakan sumber daya, bantuan teknis, dan pinjaman kecil bagi para petani. Dengan demikian petani dapat melakukan program intensifikasi pertanian tembakau sehingga menghasilkan produktivitas yang melimpah. Sementara itu, upaya timbal baliknya adalah para petani tembakau menjual daun tembakaunya pada industri rokok dengan harga yang diminta oleh perusahaan.

Agribisnis hilir tembakau justru seolah lebih berpihak kepada industri-industri rokok. Pada Tabel 5 ditunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan rokok di Indonesia senantiasa mempertahankan jumlah produksinya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan dunia, Indonesia merupakan konsumen rokok yang cukup besar dengan total persentase hingga 69, 50% untuk produk tembakau dan 65, 50% untuk produk sigaret. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Proporsi Perokok di Indonesia dan Menurut Kawasan di Dunia, 2008

Kelompok Negara Jumlah Negara Perokok Produk Tembakau1)

(%)

Perokok Sigaret

(%)

Pria Wanita Pria Wanita
Afrika

Amerika

Timur Tengah

Eropa

Asia Tenggara

Pasifik Barat

46

35

22

53

11

27

19,99

29,72

32,82

40,83

40,24

45,01

3,48

26,66

3,48

20,9

7,41

13,93

19,99

28,58

31,07

40,83

39,79

44,3

3,48

14,01

2,66

20,90

6,00

13,67

Dunia 194 33,52 14,10 33,00 11,61
Indonesia - 65,30 4,20 61,80 3,70

1)      Produk tembakau mencakup rokok kretek, rokok putih, cerutu, dan lainnya

Sumber: Manpower, WHO, 2008

Berdasarkan strukturnya, industri rokok Indonesia bersifat oligopoli. Sistem oligopoli menyatakan bahwa pelaku kegiatan produksi daun tembakau dilakukan oleh ribuan petani, sementara pelaku industri rokok (pasar tembakau) dikuasai oleh hanya beberapa perusahaan besar. Dengan demikian, perusahaan rokok secara bersama-sama dengan bebas dapat mengatur harga bahan baku (daun tembakau) dan harga output (rokok). Hal itu sangatlah merugikan petani. Sistem yang demikian menyebabkan posisi tawar petani tembakau cenderung lemah. Alhasil, tingginya produktivitas tembakau tetap tidak cukup mampu menyokong kesejahteraan petani tembakau.

Sejumlah 77,9% produksi dan pasar rokok Indonesia dikuasai oleh empat perusahaan rokok besar, yaitu Gudang Garam (31,7%), H.M Sampoerna (25,9%), Djarum (17,2%), Bentul (3,1%), dan sisanya (22,1%) adalah sejumlah perusahaan rokok kecil. Saat ini bahkan kepemilikan industri rokok Bentul telah dikuasai oleh BAT dan HM Sampurna oleh Philip Moris.

B. Dampak Regulasi Pemerintah Terkait Rokok terhadap Perekonomian Nasional

Munculnya tren di kalangan masyarakat mengenai bahaya merokok secara tidak langsung telah berhasil mendesak pemerintah mencanangkan beberapa kebijakan yang bertujuan membatasi produksi rokok. Kebijakan pemerintah tersebut di antaranya adalah: (a) menaikkan harga jual eceran (HJE) sebesar 7% per Maret 2007; (b) penetapan tarif spesifik rokok antara 3-7 rupiah per batang rokok untuk rokok golongan I, Rp 5 untuk golongan II, dan Rp 3 untuk golongan III sesuai yang tercantum dalam Permen Keu No. 118/PMK.04/2006 tentang Kebijakan Cukai 2007 (Kompas 2006); (c) UU No. 39 Tahun 2007 tentang batas cukai maksimum mencapai 57% (Kapanlagi.com 2008); (d) PP No 81 tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan; (e) Pergub DKI Jakarta No 75 Tahun 2005 tentang larangan merokok di tempat umum; dan (f) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa nikotin merupakan zat adiktif.

Upaya pemerintah untuk menekan laju produksi rokok tersebut tidaklah mudah. Kerap kali pemerintah harus menanggapi aksi protes Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) dan Aliansi Masyarakata Tembakau Indonesia (AMTI). Umumnya gerakan tersebut memprotes kenaikan cukai tembakau dan beberapa kebijakan legislatif yang berpotensi mengancam kelangsungan industri rokok. Dikhawatirkan penurunan produktivitas penjualan rokok di Indonesia dapat menyebabkan sejumlah besar petani kehilangan mata pencaharian dan beberapa daerah mengalami defisit perekonomian.

Padahal, penelitian yang dilakukan oleh Ahsan dan Wiyono (2007) terhadap estimasi dampak kenaikan cukai tembakau menggunakan analisis Input-Output (I-O) dengan mempertimbangkan keterkaitan antar sektor perekonomian menyatakan hal sebaliknya. Berdasarkan elastisitas harga dan pendapatan dari penelitian yang dilakukan oleh Djuharta et al. (2005), disimpulkan bahwa kenaikan cukai tembakau sebesar 100% akan berdampak pada penurunan konsumsi tembakau sebesar 8,9%. Dengan demikian, akan terjadi pengalihan pengeluaran untuk komoditi lain.

Ahsan dan Wiyono (2007) menyebutkan bahwa penurunan produksi rokok di Indonesia memang akan memberi dampak negatif bagi enam sektor usaha, yaitu perdagangan, pupuk dan pestisida, industri dan produk kertas, perkebunan cengkeh, perkebunan tembakau, dan industri rokok. Akan tetapi, sebanyak 60 sektor lainnya justru akan diuntungkan dengan member dampak neto positif. Hal tersebut dalam bentuk output ekonomi sebesar Rp 335,4 milyar (US$ 54,1 juta) dan kenaikan penyerapan tenaga kerja sebesar 281.135 tenaga kerja.

Peningkatan output perekonomian terutama disebabkan karena perkebunan tembakau dan industri rokok bukanlah sektor yang memiliki peringkat tertinggi dalam kontribusi terhadap perekonomian nasional. Secara keseluruhan, kontribusi tembakau terhadap perekonomian nasional hanya berada pada peringkat 34 dalam hal output, 30 dalam hal tenaga kerja, 37 dalam hal upah, serta 24 dalam hal GDP dari keseluruhan 66 sektor (Ahsan dan Wiyono, 2007).

Secara umum, beberapa upaya yang sedang dirintis oleh pemerintah untuk menekan produksi rokok di Indonesia memiliki nilai positif untuk mendukung ekonomi pertanian nasional. Pertanian tembakau di Indonesia berkorelasi negatif terhadap peningkatan kesejahteraan para petani tembakau nasional. Hastari (2009) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa petani tembakau sebetulnya mengalami kerugian hingga Rp 957.745,01 setiap kali panen. Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, kegiatan pertanian tembakau justru sebagian besar dinikmati oleh perusahaan rokok besar di Indonesia. Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan konsep ekonomi kerakyatan berbasiskan pertanian.

Diharapkan, nantinya pemerintah semakin berani mengambil tindakan tegas terkait regulai yang mengatur pembatasan produksi rokok di Indonesia. Dibandingkan dengan negara lain, Indonesia masih tergolong sebagai sasaran utama bagi sejumlah industri rokok karena peraturan hukum yang cenderung longgar. Tabel 7 di bawah ini menunjukkan besaran dan kisaran pajak.cukai rokok di dunia. Berdasarkan data dapat dilihat bahwa Indonesia merupakan Negara dengan tingkat pajak terendah di kawasan Asia Tenggara. Dengan demikian, kondisi tersebut membuka peluang industri rokok untuk menanam investasi di Indonesia. Tidak hanya itu, Indonesia juga tergolong paling longgar dalam memberikan kesempatan promosi dan sponsorship bagi industri rokok seperti terlihat pada Tabel 8.

Seperti dinyatakan di dalam FCTC pasal 17 dan 18, alternatif lain yang dapat dilakukan oleh para pelaku kegiatan industri tembakau adalah memanfaatkan tembakau selain untuk rokok (diversifikasi produk) atau menanam tanaman hortikultura lain. Pilihan-pilihan tersebut lebih tepat demi meningkatkan perekonomian pertanian nasional.

Tabel 7. Besaran dan Kisaran Pajak/Cukai Rokok di Negara-Negara Dunia

Kelompok Negara Jumlah Negara % Pajak thd harga rokok Kisaran Pajak Rokok ($) Negara dg Tingkat Pajak
Terendah Tertinggi
Afrika

Amerika

Timur Tengah

Wropa

Asia Tenggara

Pasifik Barat

46

35

22

53

11

27

32,48

35,41

41,13

50,67

55,12

43,77

2-79

2-70

2-68

8-69

22-79

9-84

Benim

St. Vincent

Libia

Moldova

Indonesia

Kamboja

Seychelles

Uruguay

Bahrain&Kuwait

Israel

Thailand

Niue

Dunia 194 41,81 Benin, Libia Niue
Indonesia - 22,0 - - -

Sumber: Manpower, WHO, 2008

Tabel 8. Kebijakan Negara Dunia dan Indonesia tentang Larangan Promosi dan Sponsorship Rokok

Kelompok Negara Jumlah Negara Larangan dalam Promosi dan Sponsorship (%)
Distribusi gratis Diskon Prod Non Temb Ident dg merk rokok ttt Merk Non Temb dipakai untuk Prod temb Penampilan Prod Temb di acara TV/Film Sponsor Events
Afrika

Amerika

Timur Tengah

Wropa

Asia Tenggara

Pasifik Barat

46

35

22

53

11

27

30,43

17,14

63,64

47,17

81,8

29,63

23,91

8,57

50

39,62

18,2

33,33

28,26

14,28

54,55

33,96

63,6

25,93

21,74

8,57

50

26,42

18,2

11,11

28,26

2,85

63,64

54,71

63,6

11,11

39,13

11,42

63,64

41,51

54,4

29,63

Dunia 194
Indonesia - Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

Sumber: Manpower, WHO, 2008

Daftar Pustaka

Ahsan  A, Wiyono NH. 2007. The Impact Analysis of Higher Cigarette Prices to Employment on Indonesia. Demographic Institute, University of Indonesia.

BBC Indonesia. 12 Mei 2010 [30 September 2010].

BPS. 2008

Departemen Keuangan. 2008

Djuharta T, Surya HV, Pasay NHA, Hendratno, Adioetomo SM. 2005. Agregate Analysis of the Impact of Cigarette Tax rate Increase on Tobacco Consumption and Government Revenue: The Case of Indoensia. World Bank HNP Discussion Paper. Economics of tobacco Control No 25.

Ditjen Perkebunan. 2010

Keyser JC dan Juita NR. 2007. Smallholder Tobacco Growing in Indonesia: Costs and Profitability Compared with Other Agriultural Enterprise. World Bank HNP Discussion Paper.

Laporan Tahunan Bank Indonesia. 2008

Metro siang. 29 September 2010.

Rachmat M. Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 8 No 1. Maret 2010: 67-83.

RAPBN. 2009.

Santoso K, Januar J, Hartadi R, Wardhono A, Rondhi M. 2009. Tembakau dan Industri Rokok: Kontribusi terhadap Perekonomian Nasional, Serapan Tenaga kerja, Perilaku Konsumsi, dan Perspektif Petani Jember. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember.

WHO. 2008. WHO Report on the Global Tobacco Epidemic. The Manpower Package.

Posted in Uncategorized | Leave a comment